Langgur, Tribun-Malukucom – Bupat Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun mengatakan, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan hal yang dinilai sangat penting dan strategis.
Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan Muscab Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual di Langgur, Rabu (29/9/2021).
Menurutnya, penting dan strategisnya pelaksanaan Muscab ini adalah sebagai upaya dari penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan kebijakan partai serta antisipasi fenomena perpolitikan lokal yang senantiasa berkembang dalam kehidupan politik masyarakat di kedua wilayah ini.
Secara konstruktif, Muscab ini juga adalah merupakan suatu forum pertemuan pimpinan serta kader partai di daerah, yang didalamnya berlangsung sebuah proses musyawarah Partai yang akan membahas substansi pokok yakni restrukturisasi kepemimpinan partai, program dan kegiatan, termasuk didalamnya adalah evaluasi kinerja partai.
Selain itupula,
keputusan-keputusan politik yang diambil dalam Muscab ini nantinya akan ditunggu implementasinya oleh masyarakat dan terutama konstituen PPP sendiri, sebagai bagian dari akuntabilitas politik yang harus diwujudkan.
“Apapun yang dibicarakan dalam Muscab, baik kepemimpinan, substansi maupun tataran kebijakan atau program sebenarnya adalah sebuah kesatuan yang komprehensif dan integral yang tidak saling berpisah satu dengan yang lainnya,” tandasnya.
Dijelaskan Bupati Hanubun, dalam konteks perpolitikan nasional dan lokal, fenomena yang kita hadapi adalah kecenderungan masyarakat belum menunjukkan sikap atau prilaku politik yang demokratis, dimana perbedaan-perbedaan ideologis belum secara intensif dapat diterima sebagai bagian dari sebuah kemajemukan, dan disisi lain, komunikasi politik dirasakan belum berlangsung secara efektif.
Kondisi ini tentunya sangat membutuhkan peran partai politik dan berbagai elemen lainnya dalam membangun perilaku politik masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik yang mengarah pada disintegrasi sosial.
Penguatan demokrasi lokal tidak akan tercipta manakala perbedaan-perbedaan kepentingan politik yang ada tidak bisa diramu dengan semangat persatuan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
“Pada bagian ini sebagai pembina partai politik di daerah ini saya mohon harus diperhatikan. Kepentingan kita adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, bukan ego kita yang ditonjolkan,” tegasnya.
Sebagai partai besar, PPP telah menunjukan kiprahnya dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan masyarakat demi terwujudnya civil society (masyarakat yang demokratis).
PPP juga telah mampu dan secara terus-menerus bekerja keras guna mempersiapkan kader- adernya agar berkualitas baik secara moral, intelektual dan profesional dalam memimpin dan menggerakkan partai guna mensosialisasikan pesan-pesan politik kepada masyarakat.
Sebagai pembina politik di daerah ini, dirinya agar komitmen, jati diri serta kerja keras yang telah ditunjukan tersebut, semakin dapat ditingkatkan dan dikembangkan dimasa yang akan datang.
Kontestasi demokrasi tahun 2024 sudah semakin dekat, semoga PPP dapat mempersiapkan kader-kader terbaik untuk lebih memperoleh kepercayaan masyarakat melalui penambahan jumlah suara dan kursi di parlemen nantinya.
Dikatakannya, pemerintah daerah sangat menyambut baik upaya penguatan kapasitas kelembagaan partai politik.
Dalam berbagai kesempatan, pihaknya telah menyampaikan bahwa agenda yang paling mendesak saat ini adalah pentingnya penguatan demokrasi di tingkat lokal.
“Menurut Kami, agenda ini harus dapat dilaksanakan melalui fungsi-fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran aspirasi serta komunikasi politik, karena secara riil akan ditingkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat,” tukasnya.
Hal tersebut dapat terwujud manakala mendapat dukungan sinergis dan kerja sama dari seluruh komponen politik di daerah ini termasuk dukungan PPP Malra dan Kota Tual.
“Secara khusus saya juga memintakan dukungan dari jajaran PPP untuk kiranya berkenan lewat DPW PPP kiranya dua daerah ini mendapat perhatian dari Ketua DPP PPP yang juga adalah Kepala Bappenas, sehingga program-program yang direncanakan kurang lebih Rp. 244 miliar untuk infrastruktur mohon untuk tidak dikurangi,” terangnya.
