 |
| DR. Zeth Sahuburua |
AMBON Tribun-Maluku.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
Kepada peserta Forum Pra Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Maluku di Islamic Center Ambon, Rabu (29/3/2017), Wakil Gubernur Maluku DR. Zeth Sahuburua mengatakan, optimalisasi kinerja BUMD maupun pemanfataan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN, turut menjadi faktor penunjang untuk meningkatkan PAD.
Selain itu sektor swasta lewat investasi serta NGO lainnya harus terus didorong koordinasi dan integrasi implementasi programnya, sehingga dapat meningkatkan PAD.
Menurut Wagub, berbagai keberhasilan telah diraih oleh Pemprov Maluku seperti pertumbuhan ekonomi di Maluku dalam tiga tahun ini, tetap dipertahankan tumbuh diatas lima persen, termasuk angka kemiskinan di Maluku turun dari angka diatas 20 persen menjadi 19 persen.
Capaian lain sebagai bentuk prestasi bersama adalah, Indeks Pembangunan Manusia yang meliputi tiga sektor kebutuhan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, tetap menunjukkan trend positif.
Seluruh komponen pemerintah harus bekerja keras mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam visi Pemerintah Daerah yaitu, Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan.
Dikatakan, untuk mengatasi permasalahan mendasar maka penyusunan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 diarahkan pada delapan prioritas daerah yaitu, Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah, Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, Percepatan pembangunan infrastruktur, Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, Peningkatan ketahanan pangan, Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, Pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, Peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban, serta kualitas perdamaian.
 |
| Peserta Pra Musrenbang |
Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus diperhatikan integrasi antar program dan SKPD terkait, lokasi kegiatan yang jelas dengan dukungan data statistik.
“Mengingat belanja Pemerintah baik APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta APBN yang terbatas, sehingga kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya dalam pembiayaan pembangunan di daerah,”pintanya.(TM02)
