Jakarta, Tribun-Maluku: Proses perbaikan infrastruktur pembangkit listrik terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara I Ambon masih terus berjalan.
Kedeputian I Kantor Staf Presiden mengupayakan percepatan perizinan dumping laut dalam rapat bersama dengan kementerian dan badan usaha terkait.
Metode dumping laut ini penting untuk efisiensi pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu pada akhir Desember 2023. Maka dari itu, seluruh pihak harus mendukung percepatan ini.
Demikian disampaikan Febry Calvin Tetelepta (FCT) Deputi I Kepala Staf Kepresidenan saat memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PT Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penentuan lokasi dumping.
“Lokasi tersebut sedang dalam proses kajian teknis agar memenuhi persyaratan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara simultan, kami akan segera menyelesaikan perizinan yang diperlukan”, ujarnya.
Perizinan yang dibutuhkan antara lain persetujuan PKKPRL, dokumen UKL-UPL, dan juga dispensasi izin Terminal Khusus.
“Targetnya seluruh dokumen perizinan dapat selesai di minggu kedua bulan Oktober 2023,” harap FCT.
Pada kesempatan yang sama Guru Besar Unpatti, Richard Benny Luhulima menjelaskan bahwa pelaksanaan dumping laut ini perlu diawasi dengan seksama.
“Potensi tanah hasil kerukan jatuh ke laut dalam perjalanan menuju titik dumping dan dapat menyebabkan konflik dengan nelayan,” ungkapnya.
Untuk itu, PT Indonesia Power berkomitmen akan melakukan supervisi melalui project management yang ketat, agar proyek dapat selesai tepat waktu tanpa menimbulkan isu sosial.
Seperti diketahui BMPP Nusantara I adalah pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia dengan pengoperasian pembangkit berkapasitas 60 megawatt (MW) yang didukung dengan teknologi dual fuel engine menggunakan bahan bakar solar B30 maupun gas.
Pembangkit ini bakal memperkuat keandalan pasokan listrik di Ambon, Maluku dan meningkatkan kemandirian energi di Indonesia Timur.