Ambon, Tribun Maluku : Untuk memperkuat sinergi dan strategi pengendalian inflasi di wilayah Maluku, Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si. IPU secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Tahun 2024
Pembukaan Rakorda yang digelar oleh Biro Ekonomi Setda Maluku pada Jumat (6/12/2024)di The Natsepa Hotel itu, ditandai dengan pemukulan Tifa oleh Pj. Gubernur Maluku.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Maluku mengatakan, capaian inflasi tahunan (year-on-year) Maluku pada Januari 2024 tercatat sebesar 4,12%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,81% dan rata-rata nasional sebesar 2,57%. Maluku menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi kelima di Indonesia.
Menurutnya, kontribusi terbesar terhadap inflasi ini berasal dari Kabupaten Maluku Tengah yang mencatat inflasi sebesar 6,46% (y-o-y), menjadikannya daerah ini dengan inflasi tertinggi ketiga secara nasional, setelah Toli-toli dan Minahasa Utara.
Inflasi tinggi ini dapat dimaklumi, mengingat Maluku Tengah baru ditetapkan sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK).
Sementara itu, Kota Ambon dan Kota Tual menunjukkan inflasi yang terkendali, masing-masing 2,74% dan 2,88%.
Namun demikian, berkat kerja keras TPID di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa inflasi di Maluku Tengah berhasil ditekan menjadi 3,26% (y-o-y) pada Februari 2024.
Inflasi Provinsi Maluku secara keseluruhan juga turun menjadi 3,02% (y-o-y). Inflasi pada Maret hingga November 2024 terkendali, kecuali pada Mei dan Juni akibat kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras dan cuaca ekstrim yang menyebabkan gagal panen serta keterbatasan produksi hortikultura dan bumbu-bumbuan.
Sadali menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antar kabupaten/kota IHK, seperti Maluku Tenggara untuk mendukung Kota Tual, serta Kabupaten Buru dan Seram bagi Kota Ambon dan Maluku Tengah.
Strategi 4K yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, menjadi kunci utama.
Selain itu menurutnya, Bank Indonesia juga berperan aktif dengan mendampingi UMKM, mendorong klaster bawang di Ambon, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara.
Adapula dukungan dari Satgas Pangan, Bulog dengan program SPHP, distributor kebutuhan pokok, pelaksanaan pasar murah, dan operasi pasar membantu memastikan keterjangkauan harga.
Sadali mengucapkan apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk BPS, Pelindo, ASDP, Perusahaan Penerbangan, Pertamina, PLN, dan pelaku usaha, yang mendukung pengendalian inflasi. “Semua upaya ini diharapkan dapat terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Maluku,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi dengan 11 Kabupaten/Kota di Maluku terkait Pengendalian Inflasi di ddaerah itu.
