Pj. Gubernur Minta Bupati/Walikota Tingkatkan Koordinasi Untuk Kendalikan Inflasi Di Maluku

Ambon, Tribun Maluku: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024, bertempat di Meeting Room Swissbell Hotel Ambon, Rabu (22/5/2024).

Kegiatan tersebut dibuka dengan resmi oleh Pj. Gubernur Maluku, Ir. Sadali, Ie, M.Si. IPU yang di tandai dengan pemukulan Tifa.

Hadir dalam Rakor tersebut Pj. Gubernur Maluku, Plh. Sekda Maluku, FORKOPIMDA Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se Maluku, Ketua TGUPP Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se Maluku, TPID Maluku, Kepala Perwakilan BI Maluku, beserta pimpinan instansi vertical di Maluku, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Pj. Gubernur Maluku, Sadali Ie  mengatakan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga pada 31 Agustus 2023 ada lima point arahan Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka pengendalian inflasi.

Lima point arahan Presiden tersebut kata Pj. Gubernur Maluku adalah:

1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan.
2. Memperkuat  sarana dan pra sarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
3. Mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok pangan dan
5. Memperkuat komunikasi sinergitas dengan para pihak.

Arahan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang salah satunya adalah memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT)  untuk pengendalian inflasi.

Untuk itu, Pj. Gubernur Maluku berharap, bupati/walikota se Maluku dapat mencadangkan dana BTT untuk penanganan inflasi, selain itu juga ada penanganan kemiskinan ekstrim, stunting yang menjadi isu strategis dan menjadi fokus pemerintah pusat dalam menanganinya dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Kalau inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dan daya beli masyarakat juga bisa terjangkau,” ucap Pj. Gubernur.

Pj. Gubernur Maluku mengucapkan terimakasih kepada bupati/wali kota se Maluku terutama Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku  Tengah yang menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK).

“Alhamdulillah, atas koordiansi yang baik kita mampu menekan inflasi dari 2,75 persen pada Maret 2024 menjadi 2,43 persen pada April 2024 lebih rendah dari inflasi nasional 3.00 persen. Ini menandakan bahwa komitmen kita semua dalam penanganan inflasi menjadi tugas kita bersama, dan kami memberikan apresiasi,” ungkapnya.

Pj. Gubernur menghimbau kepada kabupaten yang lain yang tidak masuk IHK, untuk tetap menjaga pengendalian inflasi, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja masuk dalam kategori rendah, yang berdampak pada pengaruh inflasi tingkat Provinsi Maluku.

Pj. Gubernur berharap, koordinasi tetap terjaga dengan baik dengan tetap melakukan langkah strategis 4 K yaitu: Ketersediaan pangan, Keterjangkauan harga, Kalancaran distribusi, dan Membangun koordinasi yang intensif untuk pengendalian inflasi di Provinsi Maluku.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dr  sc.Agr. drh. Faradilla Attamimi, MTAPSc melaporkan, maksud dilaksanakannya Rakor tersebut adalah:  untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan di Provinsi Maluku.

Tujuannya adalah: Terwujudnya sinergitas kebijakan dan terumuskannya langkah-langkah konkrit dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Maluku.

Narasumber yang dihadirkan pada Rakor itu masing-masing: Ketua TGUPP Maluku, Kepala BAPPEDA Maluku, Kepala BI Maluku, Kepala BPS Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Laporan dari Kota IHK di Maluku (Kota Ambon, Tual dan Kabupaten Maluku Tengah) dan Laporan dari 1 Kabupaten Non IHK (Kabupaten Buru).