Ambon, Tribun-Maluku.com : Presiden RI, Ir. Joko Widodo membuka dengan resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bertempat di Istana Negara Jakarta, Kamis (28/01/2021).
Acara yang berlangsung secara virtual itu dihadiri olah Menko PMK, para Menteri, Kepala Staf Kepresidenan, Duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, Kepala BKKBN Pusat dan seluruh Pejabat Eselon I, Eselon II, Para Kepala Dinas yang membidangi Kependudukan dan KB lingkup provinsi, kota/kabupaten seluruh Indonesia, para Bidan, serta para Penyuluh KB.
Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar BKKBN dan kementerian/lembaga, unsur masyarakat, pihak swasta dan media yang telah berkontribusi dalam memajukan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Rakernas tahun 2021 mengusung tema “Meningkatkan Upaya dan Strategi Dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Peran Lintas Sektor di Masa Pandemi Covid-19.
Beberapa hal penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo yakni: Jumlah penduduk secara global terus bertumbuh mencapai 80 juta per tahun dan bertambah 2 miliar sampai 30 tahun ke depan. Saat ini bumi dihuni oleh 7,8 miliar manusia dan diproyeksikan menjadi 9,7 miliar di tahun 2050. Sembilan negara termasuk Indonesia akan menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dari hasil proyeksi antara sekarang sampai tahun 2050.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020. Sensus Penduduk ini mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa, bertambah sekitar 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010.
Terjadi perlambatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari 1,45 di periode 2000-2010 menjadi 1,25 di periode 2010-2020.
“Kita patut berbangga karena tentu pencapaian ini berkat pelaksanaan program Bangga Kencana yang telah diimplementasikan dengan baik,” ucap Jokowi.
Isu penduduk tentu bukan hanya terbatas pada masalah “angka”, namun “angka” dapat menentukan “kualitas”. Transisi demografi telah menghasilkan bonus demografi. Menurunnya angka kelahiran dan angka kematian yang disertai dengan peningkatan usia harapan hidup dalam jangka waktu yang panjang berakibat pada perubahan struktur umur penduduk.
Surplus penduduk usia produktif yang terus membesar dari 64,6 persen terhadap total penduduk di tahun 2020 menjadi 67,8 persen di tahun 2035 akan menjadi aset apabila mereka berkualitas sehingga mempunyai daya saing tinggi di dunia kerja.
Pembangunan manusia yang berkualitas inilah yang menjadi inti dari pembangunan nasional pemerintah periode 2020-2024.
“Kita harus mampu mewujudkan mimpi bangsa menjadi lima negara ekonomi besar dunia dan Indonesia Emas pada tahun 2045, dimana Indonesia genap berusia satu abad,” tambahnya.
Indonesia saat ini dihadapi pada situasi dimana hampir sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting. Masalah ini sudah kronis dan perlu segera ditangani.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo sudah melakukan Rapat Kerja Terbatas pada tanggal 25 Januari 2021 bersama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait. Sekaligus menginstruksikan kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana upaya percepatan penurunan stunting.
Instruksi ini diambil berdasarkan pada aspek legal tugas dan fungsi BKKBN yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Sudah saatnya pula kita memperkuat daya ‘delivery’ program pemerintah kepada masyarakat. Tidak lagi saat ini bermain pada kebijakan-kebijakan yang ternyata tumpul di lapangan. Harus ada yang memastikan bahwa program dan rencana aksi betul-betul menukik tajam dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Jokowi.
Presiden yakin dan percaya dengan pasukan akar rumput (13 ribu Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan 1 juta kader) yang dimiliki oleh BKKBN yang tersebar di seluruh pelosok negeri, BKKBN mampu memberdayakan masyarakat dan menggerakan segala sumber daya yang ada untuk mencegah kelahiran bayi stunting, pendekatan yang strategis dan efisien dalam upaya percepatan penurunan stunting.
BKKBN harus bisa mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas bebas Stunting dan mewujudkan Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
Para Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana, kader, bidan dan unsur masyarakat lainnya yang saat ini mengikuti Rakernas melalui daring, Presiden mohon agar dapat menjadi “sahabat” keluarga Indonesia yang baik. Sahabat yang setia mendampingi keluarga Indonesia untuk memenuhi hak-hak kehidupan mereka yang layak.
“Saya minta Kepala BKKBN dapat memahami perubahan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan bergegas mengadaptasi konsep pendekatan programnya sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Selain itu, kebijakan program harus inklusif terhadap pluralitas bangsa dan mengapresiasi nilai-nilai luhur budaya. Keluarga harus betul-betul menjadi wahana utama dan pertama sebagai instrumen pembentukan karakter bangsa. Lakukan revolusi mental berbasis keluarga dengan mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam butir-butir sila Pancasila sebagai Ideologi pemersatu bangsa,” pinta Jokowi.
Sumber : Marthin Manuputty, S.Sos. Pranata Humas Ahli Muda, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
