Ambon, Tribun-Maluku.com : Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) ternyata tidak masuk Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Saya heran kok hanya MBD dari sembilan Kabupaten dan dua Kota di Maluku yang tidak menjadi sasaran program PLIK,” kata tokoh masyarakat MBD, John Jultuwu, di Ambon, Selasa (1/10).
Sedangkan Kota Ambon kebagian 10 PLIK, Maluku Tengah 30, Seram Bagian Barat delapan, Buru lima, Buru Selatan empat, Maluku Tenggara Barat 15, Maluku Tenggara sembilan, Kota Tual enam serta Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru masing-masing satu.
Padahal, MBD merupakan wilayah terluar Provinsi Maluku yang secara geografi dekat dengan Timor Leste.
Begitu pun kawasan perairan pulau Wetar, MBD merupakan alur pelayaran bebas Internasional.
“Khan MBD merupakan wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan alur pelayaran Australia – Pasifik sehingga PLIK strategis dalam upaya melaporkan berbagai peristiwa, terutama terkait aspek keamanan,” tegas Jhon.
Apalagi, wilayah di MBD juga sering merupakan sasaran transit imigran gelap dari Vietnam tujuan Australia.
Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengevaluasi kinerja dari BP3TI karena program lainnya belum dibangun instalasi maupun terealisasi dengan baik di MBD.
MBD juga kebagian 98 desa berdering, tujuh desa punya internet (Pinter) serta masig – masing tiga Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan ( M- PLIK) dan WIFI.
Data yang dihimpun dari berbagai pihak menunjukkan BP3TI ternyata belum merampungkan pembangunan sebagian besar dari program KPU/USU di Maluku.
Program belum dirampungkan pembangunan maupun dioperasikan yakni WIFI yang dikerjakan PT.Telkom Indonesia ditempatkan di 36 lokasi pada sembilan Kabupaten dan dua Kota.
Sayangnya Kota Ambon yang kebagian enam WIFI hingga saat ini sebagian besar belum difungsikan operasionalnya.
Contohnya kantor Gubernur Maluku yang saat dicoba WIFI – nya ternyata tidak berfungsi normal untuk seluruh ruangan gedung berlantai tujuh itu.
Karo Umum dan Humas Setda Maluku, Semmy Huwae mengakui WIFI itu dipasang menjelang penyelenggaraan MTQ XXIV tingkat nasional di Ambon 8 – 15 Juni 2012.
“WIFI di kantor Gubernur dipasang menjelang MTQ tingkat Nasional. Namun, saya hendak konek ternyata tidak beroperasi,” ujarnya.
Program lainnya yang juga belum rampung pembangunan maupun dioperasikan adalah desa berdering 710 desa ditangani PT. Indonesia comnets Plus dengan anggaran Rp41,14 miliar, desa Pinter 140 desa biayanya Rp15,5 juta dikerjakan PT. Radnet dan PLIK di 89 desa ditangani PT.Aplikanusa Lintasarta.
Sementara, M – PLIK 32 unit ditangani PT. Radnet yang anggarannya Rp30,8 miliar serta Nusantara Internet Exchange(NIX) dikerjakan PT.Telkom Indonesia. (ant/tm)