Ambon, Tribun Maluku: Progres kegiatan dan serapan anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang dibiayai dengan APBN dan APBD Maluku TA. 2024 sangat signifikan.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program kerja pada Bidang Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Distan Maluku.
Untuk realisasi kegiatan fisik mencapai 95 % sementara realisasi APBN pada posisi Oktober 2024 mencapai 80,8 % dan realisasi APBD Maluku mencapai 75,31 %,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP. M.Si melalui Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Muhammad Isnaini Mahulauw, SP. MM di Ambon, Rabu (13/11/2024).
Menurut Mahulauw, secara aktual presentase penggunaan APBN sebenarnya sudah selesai namun karena berdasarkan pagu anggaran yang disediakan oleh Pempus dan ada pemblokiran, namun demikian hal ini masih di hitung pada proses awal jumlah pagu.
Walaupun demikian Mahulauw optimis, realisais sisa anggaran tersebut dapat diselesaikan sebelum tanggal 15 Desember 2024 dengan progres mencapai 91 sampai 95 % dan itu merupakan angka normal.
Selama tahun 2024 Distan Maluku mengalami refocusing anggaran yang berlaku sejak Januari yang disebut Automatic Jasmen dari Kementerian Keuangan kurang lebih 23 M yang sampai saat ini tidak terealisasi, sehingga banyak target-target program yang telah dirancang di tahun 2023 praktis tidak bisa terlaksana.
Untuk tahun 2025 berkaitan dengan penganggaran sampai dengan saat ini belum terkonfirmasi, khususnya untuk penganggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Namun berdasarkan informasi melalui media massa sepertinya Pempus melalui Kementan RI akan menfokuskan pada upaya penguatan ketahanan pangan, termasuk program kerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto, dan beberapa instansi yang terlibat di dalamnya termasuk TNI AD dan Polri melalui Polda Maluku juga akan berkolaborasi mensukseskan program 100 hari diantaranya berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan.
Itu bukan berarti kata Mahulauw, yang lain tidak kita laksanakan namun akan tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing seperti di bidang Hortikultura dan Peternakan karena itu berkaitan dengan inflasi, bidang Perkebunan dan bidang Tanaman Pangan.
Berkaitan dengan upaya pengendalian stunting maka setiap tahun Distan Maluku mendapat dukungan bantuan untuk pengembangan beras Biofortifikasi dan akan tetap dilanjutkan di tahun 2025.
Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun 2024 realisasinya mencapai 75,31 % dari total pagu anggaran Rp.71 M yang kebanyakan digunakan untuk kegiatan pengadaan dan realisasi fisiknya sudah mencapai 95 % sementara sisa anggaran tersebut sementara menunggu dari keuangan daerah.
“Jadi untuk APBD tahun 2024 kita baru pencairan uang muka, termin 1 dan termin 2 dan jika termin 3 dan 4 sudah ada pencairan maka realisasi anggarannya bisa mencapai 95 sampai 100 % dan selama ini jalannya normal-normal saja,” ucap Mahulauw.
Dikatakan, Distan Maluku mendapat beban Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2024 sebesar Rp.212.500.000 yang diperoleh dari berbagai kegiatan.
Hingga Oktober 2024 realsiasi PAD tersebut mencapai Rp.183.803.000 (86,50 %) dan sisanya dapat diperoleh sebelum tanggal 15 Desember 2024.
Secara umum tidak ada kendala yang berarti namun secara teknis berpatokaan kepada system pembayaran secara online yang diatur oleh Pemerintah Daerah baik APBN maupun APBD.
Sistem pembayaran online ini dianggap sangat baik namun soal pelayanannya perlu untuk ditingkatkan lagi.
Untuk Distan Maluku, setiap tanggal 5 bulan berjalan seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD harus menyampaikan laporan evaluasi baik fisik maupun keuangan kepada Sekretaris Dinas dan mengetahui Kepala Dinas, setelah itu dievaluasi dan hasilnya disampaikan kepada Bagian Keuangan Pemprov Maluku.
Mahulauw berharap, pagu anggaran yang disediakan Pemprov Maluku harus disesuaikan dengan jumlah Bidang dan UPTD Distan Maluku yang ada, dan system keuangan yang disampaikan kepada masing-masing OPD harus dikawal dengan benar sehingga memperlancar proses pencairan anggaran.
