Dobo, Tribun-Maluku.com: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan mengatakan, risiko bencana di Kepulauan Aru masih berada pada kelas risiko tinggi.
Hal ini diungkapkan Sekda Aru saat membuka Rapat Inisiasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (11/11/2024) di lantai II Kantor Bupati setempat yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku.
Menurutnya, penilaian risiko bencana di kabupaten Kepulauan Aru masih berada pada kelas risiko tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama.
Dikatakan, jika dilihat data nilai indeks risiko bencana tersebut, sejak tahun 2015-2022, Kabupaten Kepulauan Aru berada pada angka 186,00 dan baru mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan nilai indeks risiko 183,25.
“Berhubung nilai indeks risiko bencana ini merupakan raport setiap kepala daerah dalam penanggulangan bencana, maka sudah seyogyanya kita semua dapat bersinergi untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam penghitungan nilai indeks risiko bencana,” tutur Ubyaan.
Selain itu, mencermati potensi ancaman, trend kejadian bencana dan nilai indeks risiko bencana di kabupaten kepulauan aru, maka tentunya memberikan gambaran bagi kita semua bahwa begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam konteks penanggulangan bencana.
“Pemerintah daerah dalam hal ini adalah badan penanggulangan bencana daerah tidak dapat bekerja sendiri. kami membutuhkan dukungan semua pihak, salah satunya dengan dukungan forum pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Disamping itu, kata Ubyaan, forum pengurangan risiko bencana belum pernah dibentuk di daerah ini. Untuk baru yang kami ketahui bahwa forum ini berkonsepkan pentahelix dengan pelibatan lima elemen utama dalam masyarakat, yaitu pemerintah, usaha dan media, yang bekerja sama untuk masyarakat, akademisi, dunia usaha pembentukannya tergolong hal yang menciptakan bencana sistem lebih penanggulangan efektif dan yang berkelanjutan.
Ditambahkan pula, bencana merupakan fenomena yang kerap terjadi di sekitar kita, bencana pun dapat terjadi kapan saja tanpa memandang status sosial dan tanpa memandang status sosial di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Sejak tahun 2008, terjadi beberapa kejadian bencana diantaranya banjir, gelombang pasang/abrasi, dan beberapa kali terjadi gempa bumi, sehingga berbicara tentang bencana, maka setiap tahunnya, BPBD melakukan penghitungan nilai indeks resiko bencana sebagai acuan penilaian upaya penanggulangan bencana setiap Daerah,” ucapnya.
Olehnya, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dirinya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada BPBD Provinsi Maluku dalam peningkatan kapasitas di kabupaten Kepulauan Aru.
“Tak lupa saya menghaturkan terima kasih kepada narasumber yang akan menyajikan materi untuk mendukung acara ini,” kunci Ubyaan.
Sementara Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Maluku, John M. Hursepuny mengatakan, indeks bencana di Kepulauan Aru masih tergolong tinggi dari 11 kabupaten kota di provinsi Maluku.
“Hanya tiga daerah yang masuk kategori sedang yakni kota Ambon, SBB, Maluku Tengah, sedangkan yang lainnya masih tinggi,” jelasnya.
Hursepuny yang juga selaku Sekretaris Forum PBR Provinsi Maluku juga menambahkan bencana yang berpotensi di Aru adalah Banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor serta stunami.
“Untuk itu, dalam penanggulangan bencana ini memerlukan kolaborasi kita bersama,” pungkas Hursepuny.
