Ambon , Tribun Maluku. Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Barat (SBB) Ulis Rutasouw saat reses pada bulan Desember tahun 2024 lalu menemukan banyak permasalahan di daerah itu, terutama di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur.
Ada beberapa hal yang di temukan di lapangan salah satunya adalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus minyak tanah yang di jual ke masyarakat dengan harga 1 liter Rp10.000, sudah mahal baru langkah lagi,” ujar Rutasouw pada wartawan di Ambon, Rabu (08/01/2025).
Ada juga yang kaitan dengan infrastuktur jalan khusus jalan-jalan lingkungan atau Desa, yang mana sepanjang ini masih belum tersentuh tapi ruas jalan Nasional sudah bagus.
Untuk jalan lingkungan biasa di buat jalan setapak yang sudah di buat tapi tidak bertahan lama, terutama di Ibu Kota Kecamatan Taniwel. Masyarakat sangat membutuhkan jalan namun jalan-jalan di daerah ini semuanya rusak parah dan perlu ditindak lanjuti.
Dalam percakapan dengan masyarakat, Rutasouw akan menunggu hasil Musrembang Desa dan Kecamatan dan hasilnya itu akan di follow up ke Kabupaten yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten.
Untuk kegiatan yang berkaitan dengan Provinsi adalah yang terkait dengan permintaan masyarakat untuk mendirikan sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Taniwel Timur.
“Kita akan berupaya untuk itu, karena kebetulan juga mitra kerja saya di Komisi IV berhubungan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku. Kita akan bicarakan itu nanti saat rapat dengan mitra. Dan seperti apa nanti tindak lanjutnya supaya harapan masyarakat itu bisa terwujud,” ucapnya.
Selama ini tidak ada SMK untuk Kecamatan Taniwel Timur, kita juga berpikir bahwa selama ini lulusan SMA tidak punya keahlian khusus, sehingga mereka harus lanjut ke perguruan tinggi, sesudah lulusan dari perguruan tinggi cari lapangan kerja agak susah,” tambah Rutasouw.
Menurutnya, masyarakat di Kecamatan Taniwel Timur berharap agar SMK itu bisa di buka supaya mereka punya ketrampilan khusus, sehingga setelah selesai pendidikan di SMK, para lulusan tersebut bisa mandiri dan berwira swasta, dan tidak harus juga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dia juga menyinggung terkait dengan hasil hutan yang selama ini menjadi kendala dalam pengangkutan menuju desa seperti Pisang, Umbi-umbian, Cengkeh, Kopra dan yang lain.
“Kita ada upayakan untuk membuat jalan tani sehingga bisa mengangkut hasil hutan masyarakat setempat,” tutup Politisi Demokrat Maluku itu.
