MASOHI Tribun-Maluku.Com- Kendati menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) Presiden/Wakil Presiden, DPD-RI, DPR RI,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal
9 April mendatang, saat ini para tim sukses (timsus) calon maupun timsus dari masing-masing partai peserta PEMILU gencar mencari massa pendukung dari tingkat kota sampai ke desa-desa yang ada di seluruh tanah air.
Hal ini juga dilakukan para timsus di Kabupaten Maluku Tengah, namun dalam perjalanannya masih saja banyak masyarakat dibodohi dengan uang dan sembako agar masyarakat bisa memilih dan mendukung calon tertentu saja, padahal yang seharusnya para timsus baik dari calon maupun dari
partai politik harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Masyarakat di kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah masih di bodohi oleh Timsus dari Partai
Gerindra Kecamatan maupun Timsus dari calon Anggota DPR-RI asal partai tersebut yaitu Amri Tuasikal (anak mantan Bupati Malteng dua periode) lalu.
Dalam pertemuan beberapa hari lalu di kecamatan Saparua, timsus mengajak segenap masyarakat dan para raja untuk harus menjoblos Amri Tuasikal, alasannya kalau tidak menjoblos dan memenangkan anak mantan bupati dua periode lalu itu, maka pasti tidak ada pembangunan yang masuk dan bahkan bantuan maupun upah kesejahteraan (gaji) para Raja dan staf pemerintah negeri maupun saniri negeri tidak akan di bayar oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah.
Hal ini di ungkapkan Agam Sapulete kepada Tribun-Maluku.Com di Masohi, Senin 10 Pebruari 2014. Menurut Sapulete, tindakan para timsus ini sudah sangat kejam dan sungguh membodohi kepada semua kepala pemerintah negeri maupun masyarakat yang ada di kecamatan Saparua, sambil meniru perkataan
salah satu timsus yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat semua Raja dan staf maupun Saniri negeri mendapat tunjangan kesejahteraan berupa gaji dari pemda Malteng jadi kalau Raja dan
masyarakat di Saparua tidak menjoblos dan memenangkan Amri Tuasikal maka pastinya dana ini tidak akan disalurkan sekaligus akan dtiadakan.
Untuk itu Sapulete sangat kecewa dengan tindakan para timsus baik dari partai Gerindra maupun timsus Amri Tuasikal.
Dia membenarkan kalau tunjangan kesejahteraan yang dimaksudkan itu merupakan keputusan sah dari Pemerintah Pusat yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR-RI tahun 2013 yang mengisyaratkan
bahwa di tahun 2014 semua Kepala Pemerintah Negeri/Desa termasuk para stafnya di seluruh Indonesia akan mendapat tunjangan kesejahteraan berupa gaji yang akan dibayarkan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui rekening Negeri/Desa.
Sapulete sangat mengharapkan agar masyarakat maupun para raja di kecamatan Saparua jangan terpancing dengan upaya-upaya pembodohan yang di lakukan oleh timsus partai Gerindra maupun timsus Amri Tuasikal.
Sapulete meminta kepada KPU Promal dan Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat menindak tegas kepada para timsus yang sengaja membodohi masyarakat dan bahkan sebagai pemerintah harus banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pesta demokrasi ini.(TM08)
