Langgur, Tribun Maluku: – Forum Perangkat Daerah adalah salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan OPD.
Tahapan ini adalah implementasi pendekatan partisipatif
dalam perencanaan pembangunan.
Hal dimaksud disampaikan Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun, saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Langgur, Kamis (16/3/2023).
Pada kesempatan itu, Bupati Hanubun menyampaikan sejumlah hal pokok.
Pertama, dalam forum ini diharapkan diskusi dan perbincangan yang produktif antara perangkat daerah bersama stakeholder.
“Diskusi untuk mecari solusi, bukannya mencari kesalahan. Merencanakan program untuk menangani permasalahan di masyarakat, bukan tujuan proyek semata,” ujarnya.
Kedua, data untuk penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim harus dipadankan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kantong kemiskinan ekstrim tertinggi ada di beberapa kecamatan di Pulau Kei Besar.
Intervensi untuk pengembangan skala Kawasan akan sangat membantu mempercepat penanggulangan kemiskian di rumah tangga.
“Saya mendapatkan laporan bahwa usulan hasil musrenbang
kecamatan yang masuk di PUTR cukup banyak yang sesuai dengan kebutuhan, serta prioritas stunting dan kemiskinan,” kata Bupati.
“Usulan-usulan itu, agar diverifikasi lebih lanjut. Terkait lokasi ohoi, maupun calon penerima bantuan, harus dipastikan bahwa mereka adalah masyarakat miskin ekstrim yang Nama-nya terdata,” katanya menambahkan.
Ketiga, kpada seluruh delegai dan stakeholder sebagai peserta, maka pemikiran, saran dan masukan sangat diharapkan.
Sumbangan pemikiran yang konstruktif sesuai dengan kondisi, dan pengalaman Bapak-Ibu di lapangan, adalah gambaran riil dari kebutuhan masyarakat.
Jangan takut untuk berpendapat, jadikan forum ini sebagai wadah untuk menyuarakan kebutuhan warga masyarakat.
Bupati Hanubun mengungkapkan, terhadap kinerja penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan, maka tentu dalam periode pembangunan 2018-2022 ini,
sudah ada kemajuan-kemajuan yang diperoleh.
Pada Bidang Infrastruktur Konektivitas, indikator penting yang diukur adalah Panjang jalan dalam kondisi baik. Sampai dengan tahun 2022, jalan dalam kondisi baik tercatat
sepanjang 345,61Km atau 43,12% dari total Panjang jalan 800Km.
Capaian ini diperoleh dari aktivitas pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 hingga 2022 sebagai berikut : Total Panjang Jalan yang dibangun sepanjang, 16,37 Km; Panjang Jalan direhabilitasi sepanjang, 17,79 Km; Panjang Jalan di-Rekonstruksi/Dihotmix sepanjang, 82,4Km.
Untuk Bidang Air Minum dan Sanitasi, dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sekaligus dalam rangka penurunan stunting dan kemiskinan, maka pelayanan
Air Bersih dan Sanitasi terus didorong serta mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan akses air bersih dan sanitasi.
Secara makro, pelayanan air bersih diukur melalui persentase
rumah tangga berakses air bersih. Sampai tahun 2022, angka
pelayanan air bersih untuk rumah tangga sudah mencapai
70,79%.
Sedangkan pelayanan Sanitasi, yang diukur dengan Persentase Rumah Tangga berakses Sanitasi sebesar 78,51%. Setiap tahun ada kenaikan berkisar 2-3%.
Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi ini didukung oleh pelaksanaan paket kegiatan, antara lain: Perluasan cakupan pelayanan air bersih berupa Sambungan Rumah (SR).
Tahun 2019 – 1.248 SR, Tahun 2020 – 824 SR, Tahun 2021 – 964 SR, Tahun 2022 – 1.441 SR.
Total dalam rentang waktu 2019 s.d 2022 ada perluasan
pelayanan air bersih sebanyak 4.477 SR, dengan warga terlayani sebanyak lebih dari 17.000 jiwa.
Perluasan cakupan pelayanan sanitasi rumah tangga pada
periode 2019 s.d 2022. Dilaksanakan sejumlah kegiatan di
antaranya: pembangunan MCK sebanyak 3.054unit, untuk
melayani lebih dari 12.000 jiwa masyarakat.
Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi,
pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan mamasyarakat.
Untuk diketahui, tahun ini sudah dianggarkan melalui APBN kementerian PUPR Republik Indonesia untuk Revitalisasi Pasar Langgur.
Ini adalah tindak lanjut dari kunjungan Yth.Bapak Presiden Republik Indonesia di Langgur pada bulan September 2022
Sementara untuk idang Perumahan dan Kawasan permukiman, sejak tahun 2019 hingga 2022, pemerintah daerah telah melakukan penanganan terhadap rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.087 unit.
Sedangkan untuk infrastruktur pendukung Kawasan, maka telah dibangun pula Jalan Lingkungan permukiman sepanjang 3.358,6 meter.
Persentase Rumah layak huni di Malra sampai tahun 2022 sebesar 89,63 persen atau sekitar 21.000 rumah. Sisanya, masih sekitar 3.000 rumah yang kondisinya tidak layak huni.
“Tahun 2023 ini, ada intervensi, maka tentu angka-angka ini
akan turun lagi. Namun demikian, untuk perecanaan tahun 2024, Saya harapkan persoalan-persoalan ini dapat diakomodir,” tandas Bupati.
