Ambon, Tribun-Maluku.com : Banyaknya guru yang tidak lolos seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Provinsi Maluku Pengurus Presatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku, bakal menemui DPRD Provinsi Maluku, yang direncanakan setelah rapat internal PGRI.
Hal ini disampaikan, Ketua PGRI Maluku, Nizam Idary Toekan, di Ambon, Kamis (14/10/2021) kepada wartawan.
Menurutnya, penting untuk PGRI Maluku menemui pimpinan DPRD Maluku, mengingat seleksi PPPK selain passing grade tinggi, tingkat kesukaran soal, juga akan dibuka untuk umum pada seleksi tahapan ketiga.
Dengan dibukanya seleksi tahap ketiga, menurut Tekan secara otomatis dapat menggeser jatah dari putra-putri daerah.
,”Langkah ini agar PGRI tidak berjuang sendiri, tetapi juga DPRD dan Pemda Maluku melalui Dinas Pendidikan sehingga pemerintah dapat memberikan perhatiannya, “Ujar Toekan.
Dijelaskan, pada seleksi tahap awal, PGRI bersama Dinas Pendidikan telah menyampaikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta lewat Pengurus Besar(PB) PGRI Pusat.
Namun, oleh Kemendikbudristek berdalih untuk lebih mengutamakan kualitas, sementara Maluku belum bisa disama ratakan dengan daerah lain.
“Maluku ini belum bisa disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kemampuan tenaga pendidik kita memang juga diatas rata-rata, tetapi tetap saja belum bisa disamakan dengan daerah lain, masih ada banyak faktor yang mempengaruhinya, ” Urainya.
Dia menegaskan, kebijakan Kemendikbudristek membuka seleksi tahap tiga untuk umum, dimana orang luar bisa mengikutinya dan akan ditempatkan di Maluku perlu ditinjau, mengingat pengabdian orang dari luar Maluku belum tentu sama dengan pengabdian putra-putri daerah ini, apalagi, yang dari luar masih butuh penyesuaian.
“Kalau ditempatkan di daerah 3T tentu kami yakin mereka tidak akan bertahan lama dan mengabdi sampai pensiun. Paling kurang setahun dua tahun sudah urus pindah. Nah, ini persoalan. Maluku akan dirugikan kedepan, “tandas Toekan
Selain itu, menurut Kepala Sekolah SMK Al-Watan Ambon ini, banyak putra-putri di daerah jebolan Perguruan Tinggi Fakultas Keguruan, baik itu Universitas Pattimura, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, UKIM, Unidar dan Perguruan Tinggi lain, dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan kuota itu.
“Percuma saja kita berjuang kuota yang banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan, tapi itu diisi oleh orang dari luar, ” ujarnya.
Sebelumnya, menurut Toekan, PGRI Maluku juga secara tegas menolak seleksi PPPK tahap tiga itu dibuka untuk umum.
Penolakan itu sudah disampaikan secara resmi melalui PB PGRI Pusat.
” Kita sudah menyampaikan sikap menolak seleksi dibuka untuk umum, ” tutup Toekan.
