Ambon, Tribun Maluku : Bertempat di Swisbel hotel Ambon, Kamis (3/10/2024) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Kegiatan Rakor ini dibuka Penjabat Gubernur Maluku Ir Sadali Ie, dengan pemukulan tifa dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala BSI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK
Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK, Ir. Ary Sudijanto, M.SE dalam laporannya menjelaskan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.849 Tahun 2024 tentang Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Menurutnya Rakor ini juga merupakan momen penting dalam upaya bersama untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku
Ia menjelaskan, bersama-sama mengikuti rakor , merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan akibatnya terhadap lingkungan, kesehatan, maupun perekonomian masyarakat.
Sudijanto menambahkan, kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia telah menimbulkan kerugian multidimensi.
,”Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, akan menyebabkan terjadinya kabut asap yang akan menyebar lintas wilayah provinsi bahkan lintas negara, dan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, aktivitas sosial sosial masyarakat, dan kesehatan masyarakatpun akan terganggu,”ujarnya
Oleh karena itu menurutnya, rapat koordinasi hari ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan menyusun strategi terbaik guna mencegah dan mengendalikan karhutla secara lebih efektif.
Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam penanggulangan Karhutla di Indonesia tahun 2023, sehingga mengalami penurunan sebesar 29,59% dibandingkan tahun 2019 walaupun intensitas El-Nino 2023 lebih Moderat-Kuat dila dibandingkan El-Nino pada tahun 2019.
Namun menurutnya perlu diwaspadai saat ini terjadi kenaikan suhu bumi dimana tahun 2023 menjadi tahun terpanas dengan kenaikan suhu rata-rata 1,45 ± 0,12 derajat celcius di atas rata-rata pra-industri (1850-1900).
,”Hal ini berdampak semakin pendeknya periode El Nino dan musim karhutla menjadi semakin lama,” ujarnya
Dalam kondisi ini konsentrasi tiga gas emisi rumah kaca yang utama, yaitu karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida mencapai rekor tingkat observasi tertinggi, sehingga perlu pengawasan dan pengaturan kerja yang lebih cermat dan komprehensif serta kolaborasi antar pihak untuk mengurangi risiko karhutla.
Ia menambahkan, berdasarkan catatan KLHK, sampai dengan bulan Juni 2024, Provinsi dengan Karhutla tertinggi adalah Kalimantan Timur (13.225,13 Ha), Nusa Tenggara Timur (7.173,66 Ha), Nusa Tenggara Barat (4.901,70 Ha), Riau (4.249,71 Ha), Aceh (3.094,60 Ha), Kalimantan Barat (1.790,51 Ha), Maluku (1.666,01 Ha), Sulawesi Tengah (1.570,49 Ha), dan Kepulauan Riau (1.497,82 Ha).
Pelaksanaan Rakor ini diagendakan untuk bersama-sama mendiskusikan beberapa hal penting, di antaranya Melakukan identifikasi daerah rawan kebakaran dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh semua pihak terkait.
Melihat tantangan dan Strategi Pengendalian Karhutla di Provinsi Maluku dengan Wilayah Kepulauan, Melihat catatan kondisi Cuaca di Provinsi Maluku Saat Ini, untuk menentukan Strategi Modifikasi Cuaca
Dirinya berharap melalui rapat koordinasi hari ini nantinya dapat menghasilkan solusi yang konkret dan dapat diimplementasikan di lapangan.
Untuk itu dirinya meminta dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, akademisi, perusahaan, media, serta masyarakat, sangat diperlukan untuk keberhasilan pengendalian karhutla.