Ambon, Tribun Maluku: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diatur dalam ISO 37001:2016 merupakan mandatori dari Kepala BKKBN untuk dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja (Satker).
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dinilai sangat bagus karena mempunyai inisiatif dan prosesnya sedang berjalan di tahap akhir, dalam proses sertifikasinya.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Wilayah I BKKBN, MV. Chinggih Widanarto, SE, M.Si, C.FrA, CGCAE usai jamuan makan malam di salah satu Café di Kota Ambon, yang dihadiri juga oleh Inspektur Provinsi Maluku, Drs. Jasmono, dan Kaper BKKBN Provinsi Maluku, Dra. Renta Rego, pada Kamis malam (14/9/2023).
Menurut Chinggih Widanarto, hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi menunjukkan memang masih ada perbaikan yang sifatnya minor, sehingga masih bisa untuk diperbaiki.
Harapannya, dalam waktu tidak lebih dari sebulan atau maksimal satu bulan sudah bisa diketahui hasilnya, karena ini benar-benar audit yang dilakukan oleh professional sertifikasi yang memang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari sisi administrasi kata Widanarto, ada perbaikan yang sifatnya pembuktian dokumen karena dari sisi implementasinya itu sudah dibuktikan bahwa BKKBN Provinsi Maluku sudah menerapkan itu semua.
Terbukti dengan telah diterimanya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas (ZI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) RI.
“Jadi tentunya menurut pandangan saya sebagai Inspektur Pembina, saya melihat tidak ada yang krusial dari permasalahan ini sepanjang segera bisa dipenuhi dokumen itu,” kata Widanarto.
Dikatakan yang namanya sertifikasi itu merupakan hasil catatan dari tim auditnya sertifikasi jadi tidak ada pengaruhnya.
Justru kalau pingin segera bisa memperoleh sertifikat ISO-nya, hal-hal yang masih kurang segera dipenuhi atau segera ditindaklanjuti oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
Kalau ada pengabaian maka akan menjadi hambatan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk menyandang ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Untuk memperoleh Sertifikat ISO 37001 prosedur yang dilakukan meliputi; proses audit, laporan, tindak lanjut. Begitu proses tindak lanjut selesai baru dapat sertifikat dengan jangka waktu yang sudah disepakati.
Untuk itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku diminta untuk memenuhi berbagai kekurangan yang ada, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa memperoleh sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Ditempat yang sama, Inspektur Provinsi Maluku, Drs. Jasmono mengatakan, sesuai data/informasi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada OPD KB 11 Kabupaten/Kota di Maluku sudah on the track.
Menurut Jasmono, kurang lebih tinggal tiga bulan maka perlu ada langkah-langkah percepatan sehingga seluruh program kegiatan yang didanai dari dana DAK bisa terimplementasi dan direalisasikan.
Tentunya dengan memperhatikan betul terhadap capaian kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Dalam kedudukan sebagai APIP di tingkat provinsi, Jasmono memiliki tanggung jawab untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan DAK di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Ke depan lembaga Inspektur Provinsi dan Perwakilan BKKBN Prov. Maluku akan melakukan MoU terhadap pelaksanaan pengawasan pelaksanaan dana DAK pada 11 kabupaten/kota di Maluku.
Inspektur Wilayah I BKKBN, MV. Chinggih Widanarto menambahkan, terkait dengan DAK Inspektorat Provinsi semacam koordinator, karena kewenangan DAK ada di APBD tingkat Kabupaten/Kota.
Sehingga secara langsung Inspektorat Provinsi tidak bisa melakukan, kecuali pada saat Rakorda disitu dibahas bareng-bareng.
Yang berwewenag melakukan audit terhadap DAK di tingkat kabupaten/kota tentunya Irjen Kemendagri, makanya ada MoU yang dibuat antara Irjen Kemendagri, Kemenkes, BKKBN dan Kemekau, bagaimana kita bareng-bareng untuk mengelola pengawasan, mengatur mekanismenya supaya terawasi dengan baik.
“Jadi kalau rencana MoU antara Inspektur Provinsi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku terealisasi, maka justru mungkin yang pertama terbentuk,” ucap Widanarto.
