Ambon, Tribun Maluku. Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDIP, Al Hidayat Wajo menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam rapat Paripurna LKPJ APBD Tahun Anggaran 2024 di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (14/4/2025) Wajo menyampaikan pentingnya penyelesaian konflik masyarakat yang di picu oleh ketidakjelasan tapal batas antar desa hingga antar wilayah.
“Kami berharap Pak Gubernur bisa fokus menyelesaikan akar persoalan, salah satunya persoalan tapal batas dan tapal batas desa. Ini menjadi catatan penting, karena masih ada wilayah-wilayah di Maluku Tengah yang bermasalah secara administratif,” ujar Al Hidayat.
Ia juga menyinggung kisruh status kependudukan warga di kawasan Samasuru, yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan akibat putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dampaknya, masyarakat di wilayah tersebut tidak bisa mengakses bantuan apapun dari pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Al Hidayat Wajo menekankan perlunya pelaksanaan program yang merata, terutama pada sektor kelautan dan perikanan, mengingat Maluku merupakan provinsi kepulauan.
Ia menyoroti minimnya program dari Dinas Perikanan Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
“Padahal Maluku adalah provinsi kepulauan, tapi hanya satu program perikanan yang berjalan di Seram Bagian Timur, yaitu budidaya keramba di Pulau Geser. Ini tidak seimbang dan perlu diperluas,” tambahnya.
Sorotan lain yang disampaikan adalah kondisi layanan kesehatan dan infrastruktur dasar di sejumlah daerah, terutama di Pulau Seram bagian pegunungan dan Kecamatan Seram Utara.
Warga di daerah-daerah tersebut harus berjalan kaki seharian untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat.
“Di Seram Utara ada tiga kecamatan yang warganya harus menempuh jarak hingga 200 kilometer ke Seram Bagian Timur hanya untuk berobat. Ini menyulitkan masyarakat dan harus segera mendapat perhatian serius,” katanya.
Ia pun mendesak agar Pemprov Maluku memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pertanian, dan kesehatan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
“Penduduk di sana hampir 100 ribu jiwa. Mereka butuh akses kesehatan yang layak. Ini catatan penting bagi kita semua, baik DPRD maupun pemerintah daerah,” tutupnya.
