Ambon, Tribun Maluku: Pelabuhan Rakyat di Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah masuk dalam wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tulehu.
Pelabuhan tersebut tidak bisa dikembangkan karena status tanah/lahannya bukan milik Perhubungan Laut,” kata Kepala UPP Kelas II Tulehu, Margaritha Wattimury, SE. MM di Tulehu, Senin (30/12/2024).
Menurut Wattimury, karena status lahan pelabutahan Hitu bukan milik Perhubungan Laut sehingga tidak bisa diusulkan untuk di bangun atau di kembangkan, karena syarat utamanya adalah lahan pelabuhan tersebut harus ada pemiliknya dan bersertifikat atas nama Kementerian Perhubungan.
Jika ingin pelabuhan tersebut dikembangkan maka solusinya adalah Pemerintah Negeri Hitu harus menyerahkan lahan pelabuhan tersebut kepada Kemenhub melalui UPP Kelas II Tulehu untuk diproses sertifitanya.
Kalau sudah ada sertifikat maka diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenhub untuk dilakukan study kelayakan, sementara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Maluku.
“Jadi studi kelayakan itu dibutuhkan untuk menyusun DID (Detail Ingineering Design) dan RIP (Rencana Induk Pelabuhan),” ucapnya.
Dikatakan, jika solusi yang disampaikan ini mendapat respon dari Pemneg Hitu sehingga rencana untuk pengembangan Pelabuhan Hitu dapat dilakukan, maka dapat memudahkan kelancaran transportasi di daerah itu serta membantu masyarakat setempat dan jasirah Leihitu untuk pergi pulang ke Pulau Seram, Buru dan sebagainya.
Termasuk membantu potensi perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih baik, lancar dan meningkat.
Sebagai Kepala UPP Kelas II Tulehu, Ibu Itha, sapaan Margaritha Wattimury sangat merespon untuk dibangunnya Pelabuhan Hitu, dan bila perlu di bangun juga pelabuhan speed boat dengan menyesuaikan pasang surut (Multy Fungsi). Artinya, pelabuhan tersebut bisa untuk sandar kapal, ferry maupun speed boat.
Harapannya, masyarakat setempat harus rela untuk menyerahkan lahan pelabuhan tersebut kepada Pemerintah untuk dikembangkan menjadi lebih baik demi kesejahteraan masyarakat ke depannya.
