Ambon, Tribun Maluku. Anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera berkoordinasi dengan Kodam XVI/Pattimura dalam rangka membentuk Pos Rayon Militer (Pos Ramil) di 108 kecamatan yang hingga kini belum memiliki Komando Rayon Militer (Koramil).
Desakan ini disampaikan Yeremias menyusul meningkatnya intensitas konflik horizontal di beberapa wilayah dalam kurun waktu kurang dari satu bulan terakhir.
“Dalam catatan kami, dalam waktu kurang dari 30 hari, telah terjadi konflik horizontal di kurang lebih lima titik. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kehadiran aparat keamanan di wilayah-wilayah tertentu,” ujar Anos dalam pernyataannya, saat Paripurna DPRD Maluku tentang LKPJ APBD Tahun Anggaran 2024 di Ambon, Senin (14/4/2025).
Ia menyoroti pentingnya kehadiran aparat TNI dan Polri di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dengan tingkat kerawanan tinggi.
Dari sekian banyak kecamatan di Maluku, Yeremias mempertanyakan apakah semuanya telah memiliki kehadiran Koramil atau minimal Pos Ramil sebagai representasi TNI di wilayah tersebut.
Selain itu, Anos juga menyoroti peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di desa-desa. Dari 1240 desa di Maluku, ia meminta agar dilakukan pendataan ulang terkait kehadiran Babinsa.
“Kita tahu ada Bhabinkamtibmas, tapi mereka tidak dilengkapi dengan alat komunikasi yang memadai. Bahkan, untuk tindakan dasar seperti menangani konflik kecil pun mereka kesulitan,” ucap Anos.
Di Maluku, rentang kendali geografis sangat sulit. Contohnya, saya pernah dari Saka ke Rumaholat hanya 30 menit dengan perahu, tapi saat konflik terjadi, penanganannya sangat lambat,” tambahnya.
Anos berharap, Gubernur Maluku segera menjalin koordinasi intensif dengan Pangdam XVI/Pattimura dan Kapolda Maluku agar langkah-langkah pencegahan konflik bisa dilakukan lebih baik.
