Namlea, Tribun Maluku. Com

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Buru melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta Bupati Buru Ramly Umasugi agar menutup Tambang Ilegal Gunung Botak di depan Kantor Bupati Kabupaten Buru, Rabu (2/2/2022).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan HMI Kabupaten Buru ditenggarai akibat beberapa persoalan yang terjadi di tambang ilegal gunung Botak, termasuk kejadian yang terjadi belakangan ini.

Dalam aksi, mereka meminta dan mendesak Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi segera menutup tambang ilegal gunung Botak karena tidak mempunyai ijin dan banyak memakan korban termasuk pembunuhan.

Dalam orasinya para massa aksi (mahasiswa) menuntut dan memaksakan Bupati Buru segera mengeluarkan surat ijin untuk segera membuka tambang Ilegal Gunung botak karena sudah sepuluh tahun semenjak tragedi 2012 sampai sekarang ijin usahanya belum ada.

“Kita cuma dari mahasiswa meminta mempercepat ijin, dan kalau ijin belum keluar untuk sementara tambang gunung Botak ditutup, Karena kalau tidak di tutup akan banyak memakan korban pembunuhan di gunung botak,” teriak para mahasiswa.

Dan juga kami meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah kabupaten Buru, karena tambang ilegal gunung Botak termasuk wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten Buru. Karena kejadian naas di gunung Botak itu merupakan proses pembiaran, teriak mahasiswa.

Oleh sebab itu, kami meminta bahwa bukan saja dari pemerintah kabupaten Buru. tapi dari semua unsur elemen penting untuk duduk satu meja semisalnya Kejaksaan, Kapolres, Dandim, dalam hal ini juga Bupati dan ketua DPRD Kabupaten Buru untuk mensterilkan keadaan di gunung Botak.

Tujuannya dapat menimalisir kejadian-kejadian naas di gunung Botak. Dan solusinya adalah untuk sementara waktu di tutup dulu agar suasana atau keresahan masyarakat kabupaten Buru saat ini tidak terganggu,” minta salah satu pendemo.

Karena, menurut para pendemo, tambang bukan saja salah satu alasan agar orang bisa saja kerja di gunung Botak, tetapi masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa masyarakat bekerja.

“Inilah yang menjadi kajian akademisnya HMI untuk kami datang menyampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Buru atau yang di wakili oleh para Asisten dan kami minta tanggapan dari bapak-bapak semua,” tutur mereka.

Pada kesempatan itu, Asisten I, Masri Bugis yang berada di Kantor Bupati Buru menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti apa yang disampaikan para mahasiswa dengan mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

“Saran-saran yang tadi baru di sampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu merupakan suatu hal yang sangat berharga buat kita pemerintah daerah dan saran saran itu semua akan kita tampung dan kita akan mencari solusi untuk semuanya permasalahan itu,” ucap Masri Bugis.

“Memang selama ini kita juga sudah koordinasi dengan unsur Forkopimda, dalam hal ini untuk menangani masalah di gunung Botak. Dan kita juga tidak tinggal diam dan tidak membiarkan pembiaran, tetapi kita akan terus lakukan upaya-upaya untuk bagaimana menangani apa yang terjadi di gunung Botak. Kita akan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan seluruh aktifitas di gunung Botak dan menutup tambang ilegal itu,” tandas Bugis

Dalam aksinya para mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan yang di sampaikan oleh salah satu orator HMI, Indwiran Soakil yakni, mereka meminta agar segera menganggarkan biaya pengamanan aparat gabungan TNI dan Polri dan Satpol PP di wilayah gunung Botak, Gogorea, dan Kali Anahoni di Pulau Buru.

Mendesak Bupati Buru segera membentuk tim percepat peti menuju gera Miu gunung Botak Gogorea dan Kali Anahoni agar tim benar-benar ahli di bidang pertambangan dan serta keterlibatan kementerian terkait.

Meminta Bupati Buru agar penyusunan tim percepatan memasukan OKP sebagai agenda kontrol agar semua pihak merasa bertanggung jawab.

Diketahui, hadir dalam menerima orasi yang disampaikan mahasiswa HMI di kantor Bupati Kabupaten Buru adalah Asisten I, Asisten III, Kepala Satuan Pol PP dan Kabag Humas Kabupaten Buru.