Ambon, Tribun Maluku: Katua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Maluku, Hadi Bassalamah mengatakan, TGUPP Maluku dibentuk berdasarkan diskresi Gubernur Maluku, Murad Ismail.
TGUPP bukan hanya ada di Maluku tetapi ada juga di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan yang keanggotannya 63 orang serta ada juga di provinsi lain di Indonesia seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan lain-lain.
Menurut Hadi, TGUPP bekerja dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Maluku, utamanya pada sektor-sektor yang perlu diakselerasi, sehingga dampaknya terukur berkaitan dengan aspek ekonomi dan seterusnya.
TGUPP juga yang diberikan mandatory oleh Gubernur Maluku untuk bagaimana melakukan maping assistensi terkait OPD-OPD untuk mewujudkan visi missi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 pada 7 program prioritas dan 9 program unggulan yang tertuang dalam RPJMD.
Tim ini bekerja berbasis hasil konkrit maka kerja-kerja ini tidak bisa dibangun secara sektoral namun harus multi sektoral dan berkolaborasi juga dengan sektor-sektor eksternal baik BUMN, Perbankan, Dunia Usaha untuk akselerasi ini bisa cepat.
Membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis Public Private Partnership. Hal ini dikarenakan karena governmant spending APBD Maluku yang relatif kecil tetapi targetnya gede (besar).
“Jadi TGUPP Maluku terdiri dari para ahli dan pakar yang tentu pikiran-pikirannya berbasis pada data dan analisis, jadi ilmiah yang kita bicarakan,” kata Hadi.
Seluruh program yang dilakukan TGUPP Maluku selalu berorientasi hasil. Sebagai contoh: Dengan adanya standar pelayanan publik maka Maluku masuk dalam indeks provinsi inovatif, Kerja sama dengan Badan Standar Nasional (BSN) maka beberapa OPD sudah memiliki ISO, UKM sudah ada yang memiliki SNI nilai jualnya sudah mempunyai net working, Direct ekspor Maluku port to port agar target pertumbuhan ekonomi 5 persen penopang bukan governmant spending, Inflasinya ditangani secara multy sektor dan kerja-kerja nyata ini dengan menggunakan net working.
Tidak hanya sampai disitu namun TGUPP Maluku membuat gerakan-gerakan baru yang memang akselerasinya cepat.
Dikatakan, soal kemiskinan di Maluku, berdasarkan instruksi Gubernur Maluku maka penanganan kemiskinan di Provinsi Maluku harus dilaksanakan secara multy sektoral.
Untuk itu berdasarkan Key Indicator Performance arahan Presiden Joko Widodo dengan para Gubernur, Bupati dan DPRD beberapa waktu lalu maka Pemprov Maluku melakukan suatu langkah cepat dengan membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 90 Tahun 2023 yang isinya melibatkan semua OPD, kemudian melibatkan semua kabupaten/kota dan sektor eksternal untuk menangani kemiskinan eksternal di Maluku.
Karena APBD Maluku tidak cukup maka TGUPP mencari sumber pendanaan lain untuk mengeroyok masalah kemiskinan dan soal kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi saja namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di daerah ini, sehingga kita semua ingin agar Maluku menjadi survive dan sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, sehingga masalah ekonomi harus diperbaiki dari semua dimensi.
Sekretaris TGUPP Maluku, DR. Ir. L. Ega, MS, Dosen Fakultas Pertanian Unpatti mengatakan, TGUPP Maluku melakukan Rapat Persiapan untuk pelaksanaan program Satu OPD Satu Desa Binaan (One OPD One Assisted Village) bertempat di Ruang Rapat TGUPP Maluku Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku, Senin (15/5/2023).
Menurut DR. Ega, rapat ini digunakan untuk menyiapkan determinan-determinan program yang nantinya dipakai sebagai acuan untuk masing-masing OPD akan melakukan kegiatan apa di desa berdasarkan indikator.
“Jadi kalau indikator bermasalah di desa itu dan indikator itu berasal dari indikator IDM maka indokator IDM itu yang ditembak untuk diselesaikan,” katanya.
Soal penanggulangan kemiskinan di Maluku kita akan menyasar kepada dua indikator yaitu indikator ekstrim dan indikator kemiskinan wilayah, karena wilayah Maluku mempunyai konektivitas dan aksesibilitas yang juga mesti diperhatikan.
Salah satu kemiskinan tinggi di wilayah ini juga karena konektivitas dan aksesibilitas masih menjadi tantangan untuk diperbaiki.
Untuk itu, OPD-OPD yang terlibat dalam kaitan dengan intervensi masyarakat dan intervensi wilayah, menjadi determinan yang akan dikoordinasikan oleh TGUPP Maluku untuk rapar-rapat yang akan dimulai besok Selasa (16/5/2023) yang rencananya dipimpin oleh Sekda Maluku.
Ini menjadi momentum penting untuk mulai ada percepatan lagi yang lebih cepat, walaupun sebetulnya penurunan kemiskinan di Maluku sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.
“Kita ingin untuk lebih meningkatkan lagi percepatan penanggulangan kemiskinan , sehingga target kemiskinan 0 persen yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2024 mudah-mudahan Maluku mendahuluinya,” ucapnya.
Karena itu merupakan target dari Sustainable Developmant Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. Sementara target RPJMD Maluku diharapkan di tahun 2024 akan mencapai kisaran 13,5 persen.
Sebetulnya kita membutuhkan kurang lebih 1,5 persen untuk mencapai itu tetapi kita berada pada kondisi lingkungan yang kurang mendukung yaitu karena ada Gempa bumi di Maluku waktu itu dan kondisi Covid, sehingga situasinonal yang dihadapi oleh Pemprov Maluku saat ini tantangannya jauh lebih besar.
Walaupun demikian, rata-rata penurunan kemiskinan jauh lebih besar yaitu 0,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu cuman 0,25 persen.
Artinya sebetulnya program-program yang dlaksanakan oleh OPD itu sudah menyasar kepada akar-akar masalah kemiskinan dan sekarang ini diperkuat lagi, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dengan keroyokan multy sektor akan jauh lebih mempercepat lagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
Dikatakan, kemiskinan yang diukur oleh BPS ada dua titik yaitu Maret dan September. Sampel besar ada di Maret sementara sampel kecil ada di September.
JIka kita mengacu pada sampel kecil di tahun 2022 lalu maka kemiskinan di Maluku berada pada 28 persen atau sekitar 6000 orang.
Ditanya soal optimisme TGUPP Maluku dalam mengakselerasi program-program pada OPD untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku hingga tahun 2024 mencapai 0 (Zero), Doktor Pertanian Unpatti itu menanggapi secara dingin bahwa, kalau kita masyarakat Maluku yang mempunyai sumber daya yang sangat mumpuni dengan dukungan Universitas yang cukup kuat di Maluku maka wajib hukumnya kita harus optimis.
Iktiar-iktiar itu perlu kita lakukan dan semua harus bergendengan tangan untuk keroyokan baik teknokratik maupun politis, sehingga DPRD juga harus mempunyai sinergi tupoksi yang harus mendukung kegiatan teknokratik, sehingga sekalipun anggarannya kecil tetapi kualitas spendingnya berkualitas untuk menyelesaikan akar masalah yang menjadi target untuk kita laksanakan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, DR. Erly Leiwakabessy mengatakan, TGUPP Maluku bekerja sangat profesional karena tim ini terdiri dari para expert di bidangnya.
Menurut DR. Erly, orang Maluku terkenal dengan para pejuang atau manusia-manusia pejuang dan dihari Pattimura 15 Mei 2023 kita menunjukkan bahwa kita sementara berkoordinasi dan bekerja untuk masa depan Maluku.
Kalau ada suara-suara sumbang diluar anggap saja itu angin lalu, karena kalau kita ingin maju tentu ada suara-suara seperti itu, namun suara-suara itu menjadikan kita lebih bersemangat untuk bekerja bagi Provinsi Maluku.
Djufri Rays Pattilouw, SE. M.Si Desen Fak. Ekonomi dan Bisnis Unpatti berpendapat bahwa selama ini Pemprov Maluku telah bekerja keras untuk mengejar target-target pembangunan diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga kemiskinan.
Hal itu selalu dikawal dan diinisiasi oleh TGUPP Maluku melalui penggodokan berbagai konsep dalam rangka percepatan pembangunan.
Menurut DR. Djufri, soal kemiskinan, jika dievaluasi sejak pertama Pemerintahan ini dilantik tahun 2019 lalu maka kemiskinan Maluku diangka 17,65 persen tahun 2019. Namun pada September 2022 kemarin data BPS menunjukkan kemiskinan Maluku turun menjadi 16,23 persen atau turun sekitar 1,37 persen.
Artinya, ini sebuah pencapaian yang harus diapresiasi. Kalaupun ada kenaikan dari Maret ke September itu sebagai dinamika biasa, karena Maret dan September mempunyai sampel yang berbeda sehingga jika kita mengukur pertahunnya sesungguhnya turun sebenarnya tingkat kemiskinan Maluku September 2021 (16,30 persen) ke September 2022 (16,23 persen).
Bahwa memang ada kenaikan jumlah orang miskin sekitar 6000 orang itu karena tingkat kemiskinan diukur per kepala per orang, jadi bisa saja ada tingkat kelahiran yang lahir langsung dicap miskin karena lahir dari keluarga miskin.
Tetapi pertambahan penduduk dimana penduduk miskin lebih kecil dari pertambahan penduduk secara keseluruhan, sehingga dari segi jumlah memang ada kenaikan sedikit namun dari segi tingkat kemiskinannya itu menurun sebenarnya.
Sejauh ini berbagai langkah dan strategi percepatan pembangunan telah dikawal dan diinisiasi oleh TGUPP Maluku.
Ruslan H.S. Tawari, SPi. M.Si Dosen Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti mengatakan, TGUPP Maluku sudah bekerja secara sistematis, profesional dan menggunakan indikator-indikator konkrit untuk mengukur kemiskinan.
Intervensi TGUPP untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Maluku kemungkinan banyak yang belum mengetahui padahal banyak langkah konkrit sudah dilakukan jauh sebelumnya, seperti contoh intervensi untuk mendatangkan minyak goreng dari Jakarta pada saat bulan suci Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1444 H.
Ditempat yang sama Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Maluku dan Maluku Utara, Saldi Aldryn, ST. MM. mengatakan, Bulog Maluku dan Maluku Utara selalu bekerja sama dengan TGUPP Maluku untuk membantu menurunkan inflasi dan kemiskinan di daerah ini.
Soal minyak goreng, TGUPP Maluku membantu Bulog mengintervensi untuk mendatangkan 248.000 liter dari Jakarta untuk stabilisasi minyak goreng di daerah ini.
Untuk beras, sampai saat ini sudah masuk lagi dari Surabaya sebanyak 6850 ton secara bertahap dan hari ini sudah bongkar 250 ton.
“Jadi Bulog perannya hanya menjaga stabilisasi untuk beras medium bukan beras premium, dan stok beras di Bulog cukup tersedia hingga 2 bulan kedepan,” ucap Saldi.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Maluku, Polly Jamlean, SE. MM mengatakan, secara umum kondisi stok barang kebutuhan pokok di Maluku tersedia dalam keadaan cukup.
Soal beras pada distributor stoknya cukup banyak dan Disperindag Maluku selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan TPID untuk memantau pada gudang-gudang distributor tersebut.
Terkait peran TGUPP Maluku kata Polly, sangat luar biasa karena selalu mendorong semua OPD untuk melakukan secara konprehensip seluruh program dan kegiatan.
1 Komentar
Kaget di ujung ujung…???