Ambon, Tribun-Maluku.com : Pemerintah Kota Ambon melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait rencana penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah.
“Koordinasi penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah hari ini dilakukan Wakil Wali kota Ambon dengan dirjen rehabilitasi sosial, untuk membahas persiapan penutupan lokalisasi,” kata Wali kota Ambon Richard Louhenapessy, Senin (11/11/2019).
Ia mengatakan, tahap awal penutupan lokalisasi dilakukan pada November 2019 ini, tetapi terkendala bencana alam gempa bumi yang melanda kota Ambon sejak akhir September.
Selanjutnya terjadi pergantian menteri sosial, sehingga perlu adaptasi serta koordinasi langkah konkrit yang akan dilakukan setelah terlaksana penutupan lokalisasi.
“Penutupan lokalisasi akan ditindaklanjuti dengan pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar, sedangkan yang tidak memiliki KTP Ambon akan kembalikan ke daerah asal, karena itu harus dikoordinasikan,” ujarnya.
Richard menyatakan, pihaknya telah menyiapkan proposal ke Kemensos terkait dengan persiapan pemberdayaan warga lokalisasi Tanjung Batu Merah setelah ditutup.
Dukungan penutupan lokalisasi datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon. Akan tetapi, katanya, penutupan itu bukan hanya keinginan umat Muslim, namun juga seluruh umat beragama di Kota Ambon.
“Penutupan lokalisasi tersebut bukan atas inisiatif pemerintah Kota Ambon, melainkan permintaan dari MUI, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat TNI dan Polri, ” tandanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dengan para pekerja sosial komersil (PSK) terkait proses pemberdayaan setelah penutupan lokalisasi.
“Prinsipnya kita akan memperhatikan nasib para pekerja seks komersial (PSK), termasuk juga para pedagang yang selama ini beraktivitas. Semua akan dilakukan secara bertahap sehingga tetap ada solusi bagi mereka dan berdampak positif masyarakat,” kata Richard. (an/tm)
