Ambon, Tribun Maluku. Kenaikan tarif unit atau lapak di Ambon Plaza (Amplaz) sangat membebankan pedagang.
Pasalnya kenaikan harga sewa yang ditetapkan oleh pengelola telah melebihi batas wajar dan sebagai anggota DPRD kami prihatin.
Jika dibandingkan 30 tahun lalu, biaya sewa untuk 30 tahun kedepan mengalami kenaikan 400 persen, dari Rp 40 sampai 80 juta menjadi Rp 900 juta sampai Rp 1,8 miliar.
Kenaikan ini sebagai buntut dari pengelolaan Amplaz yang sebelumnya menjadi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, namun dialihkan ke PT Modern Multi Guna untuk dikelola selama 30 tahun kedepan.
Terhadap hal ini, Pemerintah Kota Ambon diminta untuk segera mengambil langkah upaya strategis dalam mengatasi keluhan yang disampaikan oleh pedagang, yang notabene merupakan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (07/05/2024).
“Sebagai anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon saya merasa sangat prihatin sekali karena sesungguhnya Amplaz itu hak pengelolaannya sekarang menjadi milik Pemkot Ambon,” ucapnya.
Mestinya lanjut Wenno, Pemkot Ambon bisa mengelola sendiri supaya ongkos sewa bisa lebih murah. Tapi ternyata Pemkot bekerjasama dengan pihak modern.
Dikatakan, upaya yang perlu dilakukan saat ini oleh Pemerintah Kota Ambon yaitu berkoordinasi dengan pihak pengelola, untuk mempertimbangkan kembali harga sewa yang dirasakan membebani pedagang.
Apalagi menurutnya, saat ini masyarakat lagi diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang semakin lesu, inflasi yang semakin tinggi, serta harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau.
Olehnya itu, dalam penerapannya sudah sepatutnya Pemkot Ambon harus berpihak kepada rakyat, ketimbang para pemodal atau pengusaha.
“Para pemodal atau pengusaha memang perlu diselamatkan, tetapi jangan mengorbankan rakyat kecil,”ucapnya.
Sebagai salah satu bakal calon Walikota Ambon, Wenno memastikan jika dipercayakan rakyat untuk memimpin Ambon, ia akan meninjau kembali seluruh kerjasama di jajaran Pemkot yang tidak berpihak atau memberatkan rakyat.
“Kalau Tuhan berkehendak terpilih sebagai Walikota Ambon, saya akan meninjau seluruh kerjasama di jajaran Pemerintah Kota Ambon yang tidak berpihak atau memberatkan rakyat, akan saya tinjau. Itu janji saya. Yang tidak berpihak kepada rakyat sudah saatnya kita tinggalkan. Sudah saatnya pemerintah harus berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.