Ambon, Tribun Maluku. Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun anggaran 2023 yang terakhir tapi Pimpinan Daerah tidak hadir.
“Mungkin bersama-sama kita menyampaikan turut berduka cita atas matinya tanggung jawab Pimpinan Daerah kita,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary saat Paripurna DPRD LKPJ Gubernur Maluku di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (22/04/2024) kemarin.
Menurut Atapary, Paripurna yang strategis ini namun tidak ada pemberitahuan dan bahkan tidak ada kehadiran.
Padahal sudah disampaikan sampai dengan tahun terakhir kepemimpinan Murad Ismail dan Bernabas Natanel Orno kemiskinan tidak turun-turun, stunting naik, sementara sudah mengelontorkan anggaran yang cukup besar.
Di berbagai media memuat betapa ngerinya pengelolaan proyek-proyek yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda ).
Atapary juga menyinggung proyek-proyek Dana Alokasi Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan di LKPJ mutu dan kwalitas turun drastis.
“Ternyata biang kerok pengelolaan manajemen untuk bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita, terutama dalam memperbaiki infrastruktur ruang belajar, laboratorium dilakukan ugal-ugalan,” kesal Atapary.