Dobo, Tribun-Maluku.com: Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Mercy Chriesty Barends melakukan Reses ke V di Kabupaten Kepulauan Aru guna mengevaluasi penggunaan anggaran, baik dana desa, dana alokasi khusus (DAK) termasuk dana transfer maupun dana-dana lainnya.
Mercy Barends usai Rakor Reses bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru mengatakan bahwa tujuan reses yang dilakukannya guna mendengar secara langsung permasalahan yang ada di Kepulauan Aru dan menyerap aspirasi untuk kepentingan masyarakat Aru.
“Selaku anggota badan anggaran (Banggar) DPR-RI, tujuan reses ini adalah mendengarkan langsung keluhan-keluhan dari pemerintah serta masyarakat Kepulauan Aru,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (2/8/2022) di Dobo.
Dikatakan, dari sisi badan anggaran, negara saat ini berada pada fase-fase yang cukup berat karena inflasi cukup tinggi hari ini kita tembus 5% dan dengan seluruh komoditi global naik, termasuk komoditi energi komoditi bahan pokok dan lain-lain, juga ikut bergerak naik.
Menurut Barends, hal tersebut tentu dikawal sehingga bagaimana pemerintah harus berusaha untuk memperkuat kebijakan guna menyangga kelangsungan hidup masyarakat serta bagaimana caranya agar masyarakat itu sendiri tetap bertahan untuk kehidupan sehari-hari.
Selain itu kata Mercy, sejumlah subsidi juga tetap diamankan baik itu subsidi BBM maupun Listrik agar tertatah dengan baik.
” Jadi sejumlah subsidi juga tetap kita amankan diantaranya subsidi energi, subsidi listrik sehingga tertata dengan baik. Hal ini juga masuk di dalam kebijakan, nah catatannya adalah bahwa pasca covid 19 kemarin kuota itu kita pertahankan atau sedapat mungkin, diupayakan sehingga pola distribusinya itu bisa tepat sasaran tepat waktu dan dapat tertanggungjawab,” ujarnya.
Dikatakan pula bahwa kendati pemerintah telah berupaya untuk mendorong agar subsidi itu bersifat tertutup, namun khusus di wilayah-wilayah sangat sulit. Misalnya di berlakukannya sistem barcode atau card.
” Walaupun pemerintah hari ini udah dorong untuk pendistribusian subsidi bersifat tertutup dan menghindari kelompok-kelompok masyarakat yang bukan diperuntukannya untuk mendapat subsidi, tetapi untuk di wilayah-wilayah, sulit kita tidak bisa pakai pola yang demikian karena kalau misalnya pakai sistem card atau sistem barcode hanya berlaku untuk pusat kabupaten kota, sedangkan di pulau-pulau kecil sudah tidak mungkin, jadi dalam rapat saya mengusulkan dua skema yang digunakan untuk subsidi yaitu subsidi yang sifatnya online maupun yang sifatnya offline,” ungkapnya.
” Untuk yang online silakan diberlakukan di wilayah-wilayah yang sudah maju teknologinya infrastruktur distribusi BBM-nya sehingga mereka pakai barcode dan lain-lain,” sambungnya.
Barends juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah juga telah berupaya untuk mendorong serta mengawal terkait urusan subsidi energi agar listrik dan BBM tetap di gunakan masyarkat kecil.
“Kita mendorong supaya urusan subsidi energi ini apakah listrik atau BBM ini dia betul-betul bisa tetap mengawal kepentingan masyarakat kecil. Jadi subsidi untuk listrik 450 dan 900 watt bersubsidi itu tetap kita jamin di dalam subsidi energi secara nasional total kita hari ini 52 triliun dan ada terjadi peningkatan bahkan mencapai 578 sekian triliun dari total APBN,” pungkasnya.