Ambon, Tribun Maluku. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST, mengapresiasi pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menolak budaya memuji dan menjilat dalam birokrasi pemerintahan.
Menurut Watubun, budaya semacam itu tidak seharusnya menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan karena tidak termasuk dalam kompentisi yang layak, seperti halnya cabang olah raga di Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Saya atas nama DPRD sependapat dengan pernyataan Gubernur beberapa waktu lalu pada Apel Akbar ASN Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa ASN tidak perlu punya budaya memuji gubernur dan wakil gubernur, menjilat, dan sebagainya. Kita harus mengedepankan profesionalisme, bukan berlomba-lomba memuji,” ujar Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu kemarin (05/03/2025).
Watubun menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam periode 2025-2030, terutama terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sinergi dengan DPRD dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam birokrasi. Pejabat pemerintahan harus ditempatkan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan keahlian, bukan berdasarkan faktor politik atau dukungan dalam Pilkada.
“Kita harus menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan profesionalisme, bukan karena kedekatan politik. Oleh sebab itu, penting bagi DPRD untuk mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai aturan dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Watubun mengajak semua pihak untuk bersatu mendukung kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku demi keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
