Ambon, Tribun-Maluku.com : 8 Fraksi DPRD Provinsi Maluku sudah dibentuk, namun hingga Kamis (19/9) kemarin, partai Nasdem justru belum menentukan sikap akan bergabung ke fraksi.
Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengungkapkan, bahwa awalnya, Nasdem berkeinginan untuk bergabung dengan PAN, namun PAN menolak itu.
“Yang belum bergabung adalah Nasdem dengan 3 kursi, dan kami sementara menunggu laporan dari Nasdem kemana mereka mau bergabung. Awalnya Nasdem mau dengan PAN, tapi itu tidak mungkin, karena Korwil dan Ketua PAN sudah bicara dengan pimpinan sementara langsung untuk mereka bergabung dengan Perindo dan Berkarya, dan mereka sudah buat pernyataan bersama,” tandasnya.
Disinggung soal persoalan di internal PAN dan Nasdem Wattimury mengatakan, itu persoalan internal yang jangan dibawah dalam lembaga DPRD.
“Saya tidak mengurus masalah internal Parpol,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bahwa setelah melakukan rapat bersama Perindo, Berkarya, PAN, dan Nasdem. Kemudian melakukan koordinasi dengan PPP dan PKB, maka hasilnya, PPP dan PKB selesai membentuk 1 fraksi yang diberi nama Persatuan Kebangsaan.
Kemudian 4 Parpol diatas sudah dibicarakan dari sisi aturan ataupun surat masuk, yang sudah pasti Perindo, Berkarya dan PAN. itu berarti 2 fraksi gabungan sudah terbentuk.
“Dengan demikian, sudah ada 8 fraksi yang terbentuk Yakni PDIP dengan 7 kursi, Golkar 6 kursi, Gerindra 6, fraksi PKS 5 kursi, Hanura 5 kursi dan Demokrat. Itu fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan, yang belum Nasdem,”jelasnya.
Konsekuensinya lanjut Wattimury, Nasdem harus bergabung dengan fraksi yang sudah ada, apakah itu fraksi penuh atau fraksi gabungan, dan harus memberikan kepastian itu.
“Kalau tidak ada halangan, hari ini paripurna penetapan dan pembentukan fraksi akan dilaksanakan.
Setelah pembentukan fraksi, akan dibentuk Pansus penyusunan Tatib. Sekarang Tatib sementara digodok rancangannya.
“Setelah Tatib terbentuk baru kita proses pembentukan pimpinan DPRD definitif, karena itu berdasar pada Tatib, targetnya minggu pertama Oktober semua selesai,” ucapnya.
Dikatakan, proses ini harus dipercepat karena DPRD harus membahas APBD 2020.
“Karena sudah terlambat, belum lagi teman-teman DPRD yang baru ini akan diberikan orientasi tugas yang rencananya oleh Mendagri akan dilaksanakan di Makasar,” ujarnya.