Ambon, Tribun-Maluku.com : Form C1 plano harus dikawal ketat agar tidak terjadi pelanggaran ketika pemilihan presiden (pilpres) berlangsung pada 9 Juli nanti, kata pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Amir Kotarumalos, di Ambon, Senin (19/5).
“Form C1 berhologram bisa diotak-atik dan dibuka, karenanya harus betul-betul dikawal ketat oleh semua orang sebab form itu menjadi cikal-bakal awal pertanggung jawaban suara,” katanya.
Amir yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unpatti mengatakan, agar Pilpres 2014 dapat berlangsung jujur dan adil, segala antisipasi harus dilakukan sebab pelanggaran pemilu bukan saja terjadi pada saat mendekati hari H pelaksanaan pemilihan, tetapi juga ketika pelaksanaan berlangsung di lapangan.
Apalagi level kewenangan penyelenggaraan pemilu telah dimajukan ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ini memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk gampang melakukan tawar-menawar ketika proses pilpres berlangsung.
“Memang Budaya politik kita sudah sangat transaksional dan masif karena elit politik dan penyelenggara pemilu di garda terdepan turut bermain untuk memberikan peluang itu, dikhawatirkan ke depannya ada tim-tim sukses calon presiden (capres) yang juga bermain-main di wilayah itu,” katanya.
Dikatakannya pemilu sarat dengan berbagai kepentingan, oleh karena itu masyarakat harus bijaksana menanggapi berbagai tawaran dari oknum-oknum yang bermaksud merusak jalannya keberlangsungan proses pilpres 2014 yang jujur dan adil.
Masyarakat juga harus jeli dalam memilih dan memberikan hak suaranya sesuai dengan pilihan pribadi, karena aspirasi yang diberikan itu akan menentukan masa depan Indonesia hingga lima tahun ke depan.
“Pilpres memiliki tingkat resistensi yang sangat tinggi, bahkan kepentingan orang bisa langsung menyentuh ke akar rumput, sekarang yang bisa diminta adalah bagaimana semua orang bisa bersikap adil dan bijaksana,” katanya. (ant/tm)