Dirjen Hubla Didampingi Sekda Maluku (kanan) |
AMBON Tribun-Maluku.com- Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Ir. Antonius Tonny Budiono, MM atas nama Menteri Perhubungan meresemikan 21 Pelabuhan Penyebrangan yaitu 8 pelabuhan di Provinsi Maluku dan 13 pelabuhan di Provinsi Maluku Utara yang ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti, bertempat di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon, Senin (30/5).
Hadir dalam acara tersebut Sekda Maluku Hamin Bin Taher, SE mewakili Gubernur Maluku, Walikota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim, SH. MH mewakili Gubernur Maluku Utara, serta sejumlah pejabat Sipil, TNI/Polri di Maluku.
21 pelabuhan penyebrangan yang diresmikan Dirjen Hubla itu masing-masing di Provinsi Maluku yaitu; pelabuhan Batu Merah, Upisera, Lirang, Seira, Marsela, Wolu, Adaut dan Damer. Sedangkan pelabuhan di Provinsi Maluku Utara yaitu; pelabuhan Buli, Manintingting, subaim, Busua, Babang, Falabisahaya, Gita, Kedi, Pelita, Saketa, Pigaraja, Pasipalele dan Wayauwa.
Penekanan Tombol (Walikota Tidore no. 2 dari kiri) |
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Sulut Wibowo melaporkan, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan sarana prasaran tranportasi laut dan Kementrian Perhubungan mempunyai tugas menyiapakan saran memadai untuk mendukung mobilitas manusia, barang serta mujudkan logistic nasional yg efektif.
Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Tahir, SE mengatakan, sektor perhubungan mesti dikelola secara baik mengingat sebagai wilayah kepulauan, Maluku memiliki tantangan pembangunan yang mahal dibadingkan wilayah kontinetal, mulai dari fasilitas maupun sarana prasarana perhubungan.
Gagasan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai salah satu provinsi berciri kepulauan dengan konektivitas antar pulau, sehingga sangat penting menjadikan Maluku sebagai poros maritim Indonesia dan tol laut untuk mempercepat pembangunan kemaritiman dan infrastruktur perhubungan laut, dalam mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian masyarakat penghubung perekonomian.
“Peresmian 8 dermaga ini juga sejalan dengan program Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran,”ujarnya. Gubernur Assagaff berharap, 8 pelabuhan yang diresmikan ini dapat dipergunakan dengan baik demi kelancaran lalu lintas transportasi dan perekonomian masyarakat.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. Anthonius Tonny Budiono mengatakan, peresmian 21 pelabuhan di Maluku dan Maluku merupakan implementasi dari program pemerintah dalam mewujudkan Tol Laut dan semangat Nawicita yakni semangat memperkuat jati diri sebagai daerah maritime dengan membangun infrastruktur perhubungan terutama di daerah Tertinggal, Terpencil dan Terdepan (3T) di wilayah timur Indonesia.
“Pelabuhan yang diresmikan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkembangan dan timbul pusat perdagangangan serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh sejalan dengan Nawacita ketujuh,”ucapnya.
Total anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan 21 dermaga penyebrangan di Maluku dan Maluku Utara mencapai Rp.241 Milyar. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah, mengingat selama ini wilayah timur cenderung masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah barat, sehingga dengan adanya ke-21 pelabuhan ini dapat meningkatkan disparitas harga barang di seluruh Indonesia.
Pembangunan pelabuhan merupakan bukti bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan mempertegu kebhinekaan. Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian diseluruh pelosok nusantara.(TM02)